PERAN MAHASISWA SEBAGAI KELOMPOK BUDAYA POLITIK PARTISIPAN

PERAN MAHASISWA SEBAGAI KELOMPOK BUDAYA POLITIK PARTISIPAN

 

 

 

 

 

Oleh:

Nama   :  I ketut Ardana Yasa

NPM    : 11.33.121.045

Kelas   :  D1

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS WARMADEWA TAHUN AJARAN 2011/2012

 

 

 

KATA PENGANTAR

 

          Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahkmatnyalah penulis bisa menyelesaikan karya tulis berupa paper yang berjudul “Peran Mahasiswa Sebagai Kelompok Budaya Politik Partisipan”. Adapun yang akan diuraikan dalam paper ini adalah pengertian budaya politik,pengertian budaya politik partisipan dan peran aktif mahasiswa dalam menerapkan budaya politik partisipan di lingkungan keluarga, kampus, masbudaya politik,pengertian budaya politik partisipan dan peran aktif mahasiswa didalamnya.

          Adapun tujuan dari penulisan karya tiulis ini adalah untuk memberikan informasi mengenai budaya politik khususnya budaya politik partisipan. Selain itu juga untuk mencari peranan-peranan  mahasiswa dalam menerapkan budaya politik partisipan di lingkungan keluarga, kampus, masyarakat dan pemerintahan Negara.

          Untuk memperoleh informasi yang penulis butuhkan, penulis melakukan pencarian di internet dan membaca buku-buku mengenai kebudayaan. Penulis menyadari bahwa apa yang telah dipaparkan dalam karya tulis ini masih jauh dari sempurna baik menyangkut isi,teknis, maupun bahasa. Untuk itu, segala kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi kelengkapan karya tulis ini.

          Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, penulis berharap karya tulis ini bisa memberikan tambahan pengetahuan mengenai budaya politik partisipan dan mendorong generasi muda untuk lebih aktif telibat dalam dunia politik bangsa ini

 

                                                                                               Denpasar, Mei 2012

.

 

                                                                                                      Penulis,

 

ABSTARKSI

Secara etimologis, istilah kebudayaan berasal dari beberapa bahasa, antara lain: Culture (Bahasa Inggris) artinya budaya, Colore (Bahasa Latin) artinya budaya, dan Akhlaq (Bahasa Arab) artinya peradaban atau budi.Kata “kebudayaan” berasala dari bahasa Sanskerta yaitu buddhaya yang merupakan bentuk jamak dari kata buddhi, artinya akal. Selanjutnya dikembangkan menjadi kata budidaya yang artinya kemampuan akal budi seseorang ataupun sekelompok orang.Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan adalah keseluruhan sisitem gagasan, tindak dan hasil karya dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan cara belajar. Pada umumnya istilah politik dapat diartikan sebagai bermacam-macam kegiatqn dalam suatu system politk atau Negara yang menyangkut proses menetukan tujuan-tujuan dari system itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Politik menyangkut tujuan-tujuan seluruh masyarakat, termasuk kegiatan berbagai kelompok baik partai poltik maupun individu. Konsep-konsep pokok politik adalah Negara, kekuasaaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan pembagian kekuasaan.

Budaya politik adalah aspek politik dari nilai-nilai yang terdiri atas pengetahuan, adat istiadat, tahayul, dan mitos. Kesemuanya dikenal dan diakui oleh sebagian besar masyarakat. Budaya politik tersebut memberikan rasional untuk menolak atau menerima nilai-nilai dan norma lain.Budaya politik dapat dilihat dari aspek doktrin dan aspek generiknya. Yang pertama menekankan pada isi atau materi, seperti sosialisme, demokrasi, atau nasionalisme. Yang kedua (aspek generik) menganalisis bentuk, peranan, dan ciri-ciri budaya politik, seperti militan, utopis, terbuka, atau tertutup.Hakikat dan ciri budaya politik yang menyangkut masalah nilai-nilai adalah prinsip dasar yang melandasi suatu pandangan hidup yang berhubungan dengan masalah tujuan.Bentuk budaya politik menyangkut sikap dan norma, yaitu sikap terbuka dan tertutup, tingkat militansi seseorang terhadap orang lain dalam pergaulan masyarakat.

                  Budaya politik partisipan adalah individu yang berorientasi terhadap struktur inputs dan proses dan terlibat didalamnya atau melihat dirinya sebagai potensial terlibat, mengartikulasikan tuntutan dan membuat keputusan.Budaya partisipan yaitu budaya dimana masyarakat sangat aktif dalam kehidupan politik, danmasyarakat yang bersangkutan sudah relatif maju baik sosial maupun ekonomi, tetapi masihbersifat pasif.Contoh budaya politik partisipan ini antara lain adalah peranserta masyarakat dalampengembangan budaya politik yang sesuai dengan tata nilai budaya bangsa Indonesia.

                Mahasiswa sebagai kaum intelektual yang berdasarkan keilmuannya itu semestinya dapat melihat segala kemungkinan yang terjadi dari penyelenggaraan negara di semua bidang. Adalah logis bila mahasiswa menawarkan solusi dan kritisasi terhadap penyelenggaraan negara berdasarkan kompetensinya sebagai komunitas intelektual atas dasar kepeduliannya terhadap kondisi.Sebab, dari komunitas ini kita memiliki agent of control yang mumpuni dengan jumlah kuantitatif mahasiswa Indonesia hari ini.

Sebagai Mahasiswa sudah selayaknya ikut serta membangun budaya politik partisipan agar mampu mewujudkan masyarakat demokratis yang stabil. Sebagai generasi penerus bangsa, generasi muda perlu memupuk kesadaran untuk belajar dan berlatih sesuai dengan tingkat dan kemampuan dalam berbagai kegiatan politik di lingkungan masing-masing, misalnya, peran serta di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan negara.  Peran serta dalam budaya politik partisipan, tidak dapat muncul secara instan tetapi melalui proses yang panjang melalui sosialisasi sejak kanak-kanak, sampai dewasa bahkan sampai tua di lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara. Peran serta mahasiswa dalam budaya politik partisipan, tidak dapat muncul secara instan tetapi melalui proses yang panjang melalui sosialisasi sejak kanak-kanak, sampai dewasa bahkan sampai tua di lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam lingkungan keluarga,Peran serta mahasiswa dalam budaya politik partisipan dapat dilakukan dengan memahami dan menghormati kedudukan semua anggota keluarga. Misalnya, menghormati peran ayah sebagai kepala keluarga sesuai dengan kedudukan, kewenangan, fungsi dan tanggung jawabnya. Dalam Lingkungan kampus, dapat diwujudkan dengan partisipasi dalam kegiatan Organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa. Mahasiswa dapat memberikan masukan, usul, saran atau kritik yang membangun untuk kemajuan kegiatan BEM dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan program-program BEM di kampus masing-masing. Dalam lingkungan masyarakat, Mahasiswa atau generasi muda dapat ikut aktif dalam kegiatan karang taruna, remaja masjid, organisasi pemuda, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan organisasi kemasyarakatan yang lain. Dalam lingkungan pemerintahan Negara, dapat menerapkan budaya politik partisipan melalui pengalaman-pengalaman politik dalam kegiatan-kegiatan politik negara, misalnya menjadi anggota atau simpatisan partai politik, menyaksikan atau mengikuti debat politik antar elite politik melalui berbagai media, mengikuti kampanye pemilihan umum, memberikan suara dalam pemilihan umum untuk pemilihan bupati/walikota, anggota DPRD, DPR RI, dan presiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR ISI

 

HALAMAN JUDUL……………………………………………………. i

KATA PENGANTAR…………………………………………………. ii

ABSTRAKSI………………………………………………………………. iii

DAFTAR ISI………………………………………………………………. v

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang………………………………………………………………………… 1

1.2 Rumusan Masalah……………………………………………………………………. 2

1.3 Tujuan penulisan………………………………………………………………………. 2

1.4 Manfaat penulisan……………………………………………………………………. 2

BAB II PEMBAHASAN

2.1.1  Pengertian budaya………………………………………………………………. 3

2.1.2  Pengertian politik………………………………………………………………… 4

2.1.3  Pengertian budaya politik…………………………………………………….. 5

2.2.1  pengertian budaya politik partisipan………………………………………. 6

2.2.2  Bentuk Budaya Politik Partisipan………………………………………….. 7

2.3.    Sikap positif mahasiswa terhadap budaya politik…………………….. 8

2.4     Kemampuan mahasiwa berperan serta

          dalam budaya politik partisipan…………………………………………….. 10

2.5     Mahasiswa sebagai kelompok budaya politik partisipan

          ditengah perkembangan teknologi…………………………………………. 13

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan……………………………………………………………………………. 15

3.2 Saran…………………………………………………………………………………….. 16

DAFTAR PUSTAKA

 

 

 

 

 

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1 Pendahuluan

Kehidupan manusia di dalam masyarakat, memiliki peranan penting dalam sistem politik suatu negara. Kebutuhan hidup manusia tidak cukup yang bersifat dasar, seperti makan, minum, biologis, pakaian dan papan (rumah). Kebutuhan manusia juga mencakup kebutuhan akan pengakuan eksistensi diri dan penghargaan dari orang lain dalam bentuk pujian, pemberian upah kerja, status sebagai anggota masyarakat, anggota suatu partai politik tertentu dan sebagainya. Setiap warga negara, dalam kesehariannya hampir selalu bersentuhan dengan aspek-aspek politik praktis baik yang bersimbol maupun tidak. Proses pelaksanaannya dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung dengan praktik-praktik politik.Secara tidak langsung, hal ini sebatas mendengar informasi, atau berita-berita tentang peristiwa politik yang terjadi. Secara langsung, berarti orang tersebut terlibat dalam peristiwa politik tertentu.

Kehidupan politik yang merupakan bagian dari keseharian dalam interaksi antar warga negara dengan pemerintah, dan institusi-institusi di luar pemerintah (non-formal), telah menghasilkan dan membentuk variasi pendapat, pandangan dan pengetahuan tentang praktik-praktik perilaku politik dalam semua sistem politik. Oleh karena itu, seringkali kita bisa melihat dan mengukur pengetahuan, perasaan dan sikap warga negara terhadap negaranya, pemerintahnya, pemimpim politik dan lai-lain. Budaya politik, merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat dengan ciri-ciri yang lebih khas. Istilah budaya politik meliputi masalah legitimasi, pengaturan kekuasaan, proses pembuatan kebijakan pemerintah, kegiatan partai-partai politik, perilaku aparat negara, serta gejolak masyarakat terhadap kekuasaan yang me­merintah. Kegiatan politik juga memasuki dunia keagamaan, kegiatan ekonomi dan sosial, kehidupan pribadi dan sosial secara luas.

Setiap warga Negara kususnya mahasiswa sudah sepatutnya memerhatikan kehidupan politik negaranya. Mahasiswa sebagai kaum intelektual yang berdasarkan keilmuannya itu semestinya dapat melihat segala kemungkinan yang terjadi dari penyelenggaraan negara di semua bidang. Mahasiswa bisa menawarkan solusi dan kritisasi terhadap penyelenggaraan negara berdasarkan kompetensinya sebagai komunitas intelektual atas dasar kepeduliannya terhadap kondisi kehidupan politik bangsa ini. Mahasiswa adalah kelompok masyarakat dengan budaya politik partisipan, oleh karena itu mahasiswa harus aktif mengikuti perkembangan politik bangsa ini dan menjadi ujung tombak dalam perjuangan politik masyarakat.

 

1.2 Rumusan Masalah

          Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dibuat rumusan masalahnya sebagai berikut :

1.2.1 Apa yang dimaksud dengan budaya politik ?

1.2.2 Apa yang dimaksud dengan budaya politik partisipan?

1.2.3 Apa peranan mahasiswa sebagai kelompok budaya politik partisipan?

 

1.3 Tujuan penulisan

          Adapun tujuan penulisan paper ini adalah:

1.3.1 Untuk mengetahui pengertian budaya politik .

1.3.2 Untuk mengetahui pengertian dan bentuk  budaya politik partisipan.

1.3.3 Untuk mengetahui peranan mahasiswa sebagai kelompok budaya politik partisipan.

 

1.4 Manfaat penulisan

1.4.1    Bagi mahasiswa

Mahasiswa diharapkan bisa lebih memahami budaya politik, dan bisa mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari serta berperan aktif dalam mengikuti perkembangan politik bangsa ini.

1.4.2           Bagi lembaga pendidikan

Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan tambahan daftar bacaan di perpustakaan  memgenai budaya politik beserta unsure-unsur didalamnya.

1.4.3        Bagi Masyarakat umum

masyarakat diharapkan akan lebih memahami budaya politik dan lebih aktif dalam mengawasi maupun terjun dalam kehidupan politik bangsa ini. Sehingga masyarakat yang apatis akan berkurang dan budaya politik bangsa Indonesia akan berkembang.

 

BAB II

PEMBAHASAN

 

2.1 Pengertian Budaya

2.1.1 Pengertian budaya

Secara etimologis, istilah kebudayaan berasal dari beberapa bahasa, antara lain: Culture (Bahasa Inggris) artinya budaya, Colore (Bahasa Latin) artinya budaya, dan Akhlaq (Bahasa Arab) artinya peradaban atau budi.Kata “kebudayaan” berasala dari bahasa Sanskerta yaitu buddhaya yang merupakan bentuk jamak dari kata buddhi, artinya akal. Selanjutnya dikembangkan menjadi kata budidaya yang artinya kemampuan akal budi seseorang ataupun sekelompok orang.Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan adalah keseluruhan sisitem gagasan, tindak dan hasil karya dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan cara belajar. Sedangkan menurut Moh. Hatta , kebudayaan adalah ciptaan dari suatu bangsa.Menurut Zoetmulder, kebudayaan adalah perkembangan terpimpin oleh manusia budayawan dari kemungkinan-kemungkinan dan tenaga-tenaga alam terutama alam manusia, sehingga merupakan satu kesatuan harmonis.

Substansi utama budaya adalah sistem pengetahuan, pandangan hidup, kepercayaan, persepsi, dan etos kebudayaan. Tiga unsur yang terpenting adalah sistem pengetahuan, nilai, dan pandangan hidup.

  1. Sistem Pengetahuan.Para ahli menyadari bahwa masing-masing suku bangsa di dunia memiliki sistem pengetahuan tentang : alam sekitar,alam flora dan fauna, zat-zat, manusia, sifat-sifat dan tingkah laku sesama manusia serta ruang dan waktu. Unsur-usur dalam pengetahuan inilah yang sebenarnya menjadi materi pokok dalam dunia pendidikan di seluruh dunia.
  2. Nilai.Menilai berarti menimbang, yaitu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Keputusan nilai dapat menentukan sesuatu berguna atau tidak berguna, benar atau salah, baik atau buruk, religius atau sekuler, sehubungan dengan cipta, rasa dan karsa manusia.Sesuatu dikatakan mempunyai nilai apabila berguna dan berharga (nilai kebenaran), indah (nilai estetis), baik (nilai moral atau etis), religius (nilai agama).  Prof. Dr. Notonagoro membagi nilai menjadi tiga bagian yaitu:

ü  Nilai material, yaitu segala sesuatu (materi) yang berguna bagi manusia.

ü  Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan dan aktivitas

ü  Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang bisa berguna bagi rohani manusia.

  1. Pandangan Hidup.Pandangan hidup adalah suatu nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat dan dipilih secara selektif oleh individu, kelompok atau suatu bangsa. Pandangan hidup suatu bangsa adalah kristalisasi nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa itu sendiri, yang diyakini kebenarannya, dan menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkannya.

2.1.2 Pengertian Politik

Pada umumnya istilah politik dapat diartikan sebagai bermacam-macam kegiatan dalam suatu system politk atau Negara yang menyangkut proses menetukan tujuan-tujuan dari system itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Politik menyangkut tujuan-tujuan seluruh masyarakat, termasuk kegiatan berbagai kelompok baik partai poltik maupun individu. Konsep-konsep pokok politik adalah Negara, kekuasaaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan pembagian kekuasaan.Pengambilan keputusan menyangkut seleksi antara beberapa alternative dan penyusutan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih. Untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu, perlu ditentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum yang menyangkut pengaturan dan pembagian sumber-sumber yang ada. Untuk melaksanakan kebijaksanaan itu, perlu dimiliki kekuasaan dan kewenangan yang akan dipakai, baik untuk membina kerja sama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin akan timbul dalam proses tersebut.

 

 

2.1.3 Pengertian budaya politik

Budaya politik merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat. Namun, setiap unsur masyarakat berbeda pula budaya politiknya, seperti antara masyarakat umum dengan para elitenya. Seperti juga di Indonesia, menurut Benedict R. O’G Anderson, kebudayaan Indonesia cenderung membagi secara tajam antara kelompok elite dengan kelompok massa.

Almond dan Verba mendefinisikan budaya politik sebagai suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada di dalam sistem itu. Dengan kata lain, bagaimana distribusi pola-pola orientasi khusus menuju tujuan politik diantara masyarakat bangsa itu. Lebih jauh mereka menyatakan, bahwa warga negara senantiasa mengidentifikasikan diri mereka dengan simbol-simbol dan lembaga kenegaraan berdasarkan orientasi yang mereka miliki. Dengan orientasi itu pula mereka menilai serta mempertanyakan tempat dan peranan mereka di dalam sistem politik.

Berikut ini adalah beberapa pengertian budaya politik yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk lebih memahami secara teoritis sebagai berikut :

a.       Budaya politik adalah aspek politik dari nilai-nilai yang terdiri atas pengetahuan, adat istiadat, tahayul, dan mitos. Kesemuanya dikenal dan diakui oleh sebagian besar masyarakat. Budaya politik tersebut memberikan rasional untuk menolak atau menerima nilai-nilai dan norma lain.

b.      Budaya politik dapat dilihat dari aspek doktrin dan aspek generiknya. Yang pertama menekankan pada isi atau materi, seperti sosialisme, demokrasi, atau nasionalisme. Yang kedua (aspek generik) menganalisis bentuk, peranan, dan ciri-ciri budaya politik, seperti militan, utopis, terbuka, atau tertutup.

c.       Hakikat dan ciri budaya politik yang menyangkut masalah nilai-nilai adalah prinsip dasar yang melandasi suatu pandangan hidup yang berhubungan dengan masalah tujuan.

d.      Bentuk budaya politik menyangkut sikap dan norma, yaitu sikap terbuka dan tertutup, tingkat militansi seseorang terhadap orang lain dalam pergaulan masyarakat. Pola kepemimpinan (konformitas atau mendorong inisiatif kebebasan), sikap terhadap mobilitas (mempertahankan status quo atau men­dorong mobilitas), prioritas kebijakan (menekankan ekonomi atau politik).

Dengan pengertian budaya politik di atas, nampaknya membawa kita pada suatu pemahaman konsep yang memadukan dua tingkat orientasi politik, yaitu sistem dan individu. Dengan orientasi yang bersifat individual ini, tidaklah berarti bahwa dalam memandang sistem politiknya kita menganggap masyarakat akan cenderung bergerak ke arah individualisme. Jauh dari anggapan yang demikian, pandangan ini melihat aspek individu dalam orientasi politik hanya sebagai pengakuan akan adanya fenomena dalam masyarakat secara keseluruhan tidak dapat melepaskan diri dari orientasi individual.

2.2 Pengertian Budaya politik partisipan

2.2.1 Pengertian

Budaya politik partisipan ditandai oleh anggota masyarakat yang aktif dalam kehidupan politik. Seseorang dengan sendirinya menyadari setiap hak dan tanggung jawabnya. Seseorang dalam budaya politik partisipan dapat menilai dengan penuh kesadaran system politik secara totalitas, input dan output maupun possisi dirinya dalam politik. Dengan demikian, setiap anggota msyarakat terlibat dalam sisitem politik yang berlaku betapa kecil peran yang dijalankannya. Budaya politik partisipan dalam pemahaman yang demikian tidak lain merupakan wujud dari dilaksanakannya budaya demokrasi dalam masyarakat. Sebab budaya demokrasi member tekanan pada pelaksanaan pemeritahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Misalnya mengkritisi kebijakn pemerintah melalui opini-opini di media massa, mematuhi peraturan perundang-undangan, melaporkan bila menemukan penyelewengan hukum sesuai prosedur.

Budaya politik partisipan adalah individu yang berorientasi terhadap struktur inputs dan proses dan terlibat didalamnya atau melihat dirinya sebagai potensial terlibat, mengartikulasikan tuntutan dan membuat keputusan.Budaya partisipan yaitu budaya dimana masyarakat sangat aktif dalam kehidupan politik, danmasyarakat yang bersangkutan sudah relatif maju baik sosial maupun ekonomi, tetapi masihbersifat pasif.Contoh budaya politik partisipan ini antara lain adalah peranserta masyarakat dalampengembangan budaya politik yang sesuai dengan tata nilai budaya bangsa Indonesia.Dalam kehidupan nyata tidak ada satupun negara yang memiliki budaya politik murnipartisipan, melainkan terdapat variasi campuran di antara tipe-tipe partisipan, pariokal atausubyek, ketiganya menurut para ahli tervariasi ke dalam tiga bentuk budaya politik, yaitu :

a. Budaya politik subyek-parokial (the parochial- subject culture)

b. Budaya politik subyek-partisipan (the subject-participant culture)

c. Budaya politik parokial-partisipan (the parochial-participant culture)Budaya partisipan adalah budaya dimana masyarakat sangat aktif dalam kehidupan politik.Masyarakat dengan budaya politik partisipasi, memiliki orientasi yang secara eksplisit ditujukankepada sistem secara keseluruhan, bahkan terhadap struktur, proses politik dan administratif.Tegasnya terhadap input maupun output dari sistem politik itu.

 

Dalam budaya politik itu seseorang atau orang lain dianggap sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik, masyarakat juga merealisasi dan mempergunakan hak-hak politiknya.Dengan demikian, masyarakat dalambudaya politik partsipan tidaklah menerima begitu saja keputusan politik. Hal itu karenamasyarakat telah sadar bahwa betapa kecilnya mereka dalam sistem politik, meskipun tetapmemiliki arti bagi berlangsungnya sistem itu.

 

2.2.2 Bentuk Budaya Politik Partisipan

 

Secara umum, bentuk budaya partisipasi politik dapat dibedakan dalam kegiatan politik yangberbentuk konvensional dan non konvensional, termasuk yang legal (petisi) dan nonlegal.Konvensional, artinya berdasarkan kesepakatan umum atau kebiasaan yang sudah menjaditradisi. Legal, artinya sesuai dengan undang  undang atau hukum yang berlaku. Jadi, partisipasiyang konvensional-legal berarti kegiatan politik yang dilaksanakan secara lazim berdasarkanperaturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang berlaku.Lawan dari partisipasi konvensional legal adalah inkonvensional-ilegal atau partisipasi politikinkonstitusional dengan cara kekerasan atau revolusi. Kekurangan politik yang melaksanakanpartisipasi politik demikian biasanya tidak pernah mengindahkan etika berpolitik. Mereka lebihmenyukai tindakan kekerasan (anarkhis).Bentuk-bentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat digunakan sebagai ukuran atau standaruntuk menilai stabilitas sistem politik di sebuah negara. Bentuk partisipasi politik warga negara juga bisa menjadi mediauntuk melakukan intergrasi kehidupan politik, termasuk menangkaprasa puas atau tidak puas setiap warga negara terhadap pemerintahan yang berkuasa saat itu.Kerusakan dari cara inkonstusional-ilegal akan berdampak pada kehidupan mereka sendiri.Misalnya, jika negara kita terus dilanda oleh kerusuhan dan tindakan anarkhi lainnya, stabilitaspolitik keamanan akan terganggu. Citra buruk sebagai bangsa barbar akan muncul. Akibatlanjutannya, para investir akan lari. Sistem kehidupan ekonomi akan terganggu. Angkapengangguran akan semakin besar. Konflik sosial akan semakin merajalela.Dapatkah kondisi ini menciptakan rasa aman ?

 

2.3 Sikap Positif Mahasiswa Terhadap Budaya Politik

Mahasiswa sebagai kaum intelektual yang berdasarkan keilmuannya itu semestinya dapat melihat segala kemungkinan yang terjadi dari penyelenggaraan negara di semua bidang. Adalah logis bila mahasiswa menawarkan solusi dan kritisasi terhadap penyelenggaraan negara berdasarkan kompetensinya sebagai komunitas intelektual atas dasar kepeduliannya terhadap kondisi.Dari komunitas ini kita memiliki agent of control yang mumpuni dengan jumlah kuantitatif mahasiswa Indonesia hari ini. Mahasiswa sebagai kaum muda yang akan memimpin nakhoda pemerintahan, sebagian besar  telah terwarnai sangat pekat dengan obsesi pribadi dan menghilangkan kepekaannya terhadap kepentingan berbangsa dan bernegara. Sumber daya masa depan ini hanya justru menjadi ancaman. Sebab, hanya akan menambah besar jumlah pengangguran, dan bukan mencari atau menjadi solusi bangsanya akibat sikap acuh terhadap permasalahan yang bersifat makro.Kepedulian mahasiswa yang sudah menjadi hal yang langka, ketika sebagian mahasiswa hanya mampu kritis terhadap elite politik dan sebagian besar lainnya hanya diam. Dengan keilmuan terapan yang dimiliki tidak banyak mahasiswa yang mau terjun langsung ke tengah masyarakat memberikan solusi kemasyarakatan pada tataran objek bangsa ini yaitu rakyat. Mulai dari tawaran perbaikan tarap kemampuan hidup atau mencerdaskan kehidupan bernegara.Dengan fakta hari ini, mahasiswa sudah berdiaspora dalam berbagai kepentingan politik pragmatis dan sedikit yang ideologis. Pragmatisme menjadi determinasi di berbagai level pergerakan tidak terkecuali mahasiswa sehingga rakyat kecil yang selama ini hanya menjadi penanggung penderitaan bangsa ini semakin teracuhkan.

Dalam studi yang dilakukan oleh Almond dan Verba, ditemukan bahwa negara-negara yang mempunyai budaya politik yang sudah matang akan menopang demokrasi yang stabil. Sebaliknya, negara-negara yang memiliki derajat budaya politik yang belum matang tidak mendukung terwujudnya demokrasi yang stabil. Kematangan budaya politik tersebut ditunjukkan dengan besarnya peluang yang diberikan oleh negara kepada masyarakat untuk mandiri, sehingga memiliki kompetensi politik yang tinggi.Dalam suatu masyarakat, di mana sebagian besar warga masyarakatnya memiliki kompetensi politik yang tinggi akan membentuk budaya politik partisipan atau demokratis. Mereka mampu menjalankan peran politiknya secara aktif melalui berbagai kegiatan politik. Mereka merupakan anggota aktif organisasi kemasyarakatan atau partai politik, atau anggota masyarakat biasa yang mampu menilai dengan penuh kesadaran mengenai sistem politik yang sedang berjalan, mampu memberi masukan untuk kebijakan pemerintah, serta mampu meraih posisi politik sesuai dengan keinginan.

Seperti telah diuraikan terdahulu, pembentukan budaya partisipan hanya dapat diciptakan setelah melalui proses sosialisasi politik yang dapat mewariskan berbagai nilai politik dari satu generasi ke generasi berikutnya, dapat melalui berbagai agen seperti keluarga, teman sepergaulan, sekolah atau perguruan tinggi, partai politik, dan media massa yang menghasilkan individu mandiri.Kepribadian dan kesadaran individu juga merupakan penentu bagi seseorang untuk mampu melaksanakan aktivitas politiknya secara mandiri. Kesadaran individu ini berkaitan erat dengan hasrat dan minat yang kuat untuk ikut berperan dalam kehidupan politik, sehingga dengan berbagai cara dan upaya ia akan meningkatkan ilmu dan keterampilannya serta menambah pengalaman politiknya dengan melibatkan diri secara aktif ke dalam kancah politik. Tanpa kesadaran politik yang tinggi dan niat yang kuat, mungkin seorang individu cukup puas dengan peran politik yang pasif.

              Banyak orang-orang yang menganggap bahwa dunia politik itu kotor, licik, penuh dengan muslihat dan kekerasan. Hal ini disebabkan pemahaman dan pengetahuan mengenai kehidupan politik masih sangat sempit, juga terdapat fakta sering adanya kekerasan dalam perebutan pengaruh dan kekuasaan politik. Kondisi yang demikian menunjukkan rendahnya budaya politik masyarakat, sehingga praktik-praktik politik yang diperankan oleh para tokoh politik kadangkala menimbulkan penilaian dan citra negatif. Masyarakat cenderung beranggapan bahwa untuk memperebutkan suatu posisi politik atau untuk mencapai tujuan politik boleh menghalalkan segala cara, sehingga bertentangan dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia.

              Sebagai generasi muda yang terpelajar, sudah sewajarnya apabila para pemuda memiliki sikap dan pandangan yang positif terhadap budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia yang sedang bergulir menuju budaya politik yang demokratis. Hal ini dapat dilakukan dengan mempelajari, memahami, bersikap kritis dan demokratis terhadap perkembangan budaya politik masyarakat Indonesia, sehingga pada saatnya nanti akan mampu berperan dalam kancah politik yang lebih luas, dengan sikap dan budaya politik yang lebih mapan.

 

2.4  Kemampuan Mahasiswa Berperan Serta dalam Budaya Politik Partisipan

Sebagai Mahasiswa yang berintelektual sudah selayaknya ikut serta membangun budaya politik partisipan agar mampu mewujudkan masyarakat demokratis yang stabil. Sebagai generasi penerus bangsa, generasi muda perlu memupuk kesadaran untuk belajar dan berlatih sesuai dengan tingkat dan kemampuan dalam berbagai kegiatan politik di lingkungan masing-masing, misalnya, peran serta di lingkungan keluarga, lingkungan kampus, lingkungan masyarakat, dan negara.  Peran serta dalam budaya politik partisipan, tidak dapat muncul secara instan tetapi melalui proses yang panjang melalui sosialisasi sejak kanak-kanak, sampai dewasa bahkan sampai tua di lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara.

2.4.1 Peran Serta Budaya Politik Partisipan dalam Lingkungan Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan masyarakat yang terkecil, di mana seorang anak sebagai anggota keluarga belajar dan berlatih untuk memahami dan menghayati nilai, norma dan pola perilaku melalui pendidikan awal dalam proses sosialisasi politik. Peran serta budaya politik partisipan dapat dilakukan dengan memahami dan menghormati kedudukan semua anggota keluarga, baik kedudukan ayah, ibu, serta anak-anaknya. Misalnya, menghormati peran ayah sebagai kepala keluarga sesuai dengan kedudukan, kewenangan, fungsi dan tanggung jawabnya.

Sebagai seorang anak, baik dalam posisi sebagai kakak atau adik, wajib memahami hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga dengan menunjukkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan pola perilaku keluarga dan masyarakat. Peran serta budaya politik partisipan dalam keluarga, misalnya ikut memberi masukan dalam pengambilan keputusan keluarga secara musyawarah. Apabila peran serta budaya politik partisipan ini dapat berlangsung dengan baik dalam suasana budaya yang demokratis maka sikap dan perilaku dalam keluarga akan mendasari sikap dan perilaku di lingkungan yang lebih luas.Negara Republik Indonesia telah mengeluarkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban individu dalam keluarga, misalnya Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang tentang Perlindungan terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga. Semua peraturan perundangan ini wajib ditaati oleh semua warga negara atau warga masyarakat demi ketenteraman, keamanan, dan kebahagiaan semua anggota keluarga.

Apabila semua anggota keluarga dapat menerapkan budaya politik partisipan atau demokratis, niscaya kehidupan keluarga akan tenteram dan bahagia, namun sebaliknya apabila masing-masing anggota keluarga bersikap dan berperilaku tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada maka akan muncul konflik yang berakibat hancurnya ketenteraman keluarga.

2.4.2. Peran Serta Budaya Politik Partisipan dalam Lingkungan Sekolah

Universitas  merupakan lembaga pendidikan, di mana para mahasiswa belajar dan berlatih berbagai macam ilmu, keterampilan, nilai, dan norma yang akan membekali kehidupan masa depan. Di universitas atau kampus, peserta didik akan beradaptasi dengan lingkungan kampus, baik dengan dosen, para dekan, pegawai tata usaha, teman sekelas, kakak kelas, maupun adik kelas. Peserta didik akan menemukan pengalaman-pengalaman baru yang lebih luas untuk mendukung budaya politik partisipan.

Peran serta politik dalam kampus dapat diwujudkan dalam pemilihan pengurus BEB atau SENAT secara langsung.Peran serta budaya politik partisipan di lingkungan kampus dapat dilakukan dengan menunjukkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata tertib atau peraturan-peraturan kampus.Peran serta budaya politik partisipan yang lebih nyata, dapat diwujudkan dalam kegiatan Organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa. Setiap tahun akan diadakan pemilihan pengurus BEM secara langsung dan demokratis. Sebagai warga kampus yang baik, semua peserta didik wajib ikut secara aktif mengikuti seluruh kegiatan ini, mulai dari proses pencalonan, proses seleksi, kampanye, penyampaian visi dan misi, sampai dengan pemungutan suara dan perhitungan suara. Mahasiswa dapat berperan aktif mengembangkan budaya politik partisipan dengan cara mencalonkan diri sebagai pengurus BEM, sebagai tim seleksi, tim sukses, mempersiapkan dan mengikuti kampanye, mendengarkan dan menanggapi penyampaian visi dan misi atau mengikuti debat antarkandidat, memberikan dukungan suara dalam pemungutan suara, serta menyaksikan perhitungan suara dan pelantikan pengurus BEM yang terpilih.

Mahasiswa juga dapat memberikan masukan, usul, saran atau kritik yang membangun untuk kemajuan kegiatan BEM dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan program-program BEM di kampus masing-masing.. Mahasiswa sangat diharapkan untuk berperan serta dalam pengembangan politik yang demokratis untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.Peran serta budaya politik partisipan ini merupakan proses sosialisasi politik yang memberikan pengalaman berharga bagi generasi muda dalam rangka pengembangan budaya politik di masa datang dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas, misalnya di lingkungan kabupaten atau kota, provinsi, negara nasional maupun internasional.

2.4.3. Peran Serta Budaya Politik Partisipan di Lingkungan Masyarakat

Mahasiswa atau Generasi muda dapat menerapkan budaya politik partisipan, baik di lingkungan masyarakat di sekitar tempat tinggal, misalnya di kampung atau desa, juga lembaga-lembaga kemasyarakatan yang lain. Sebagai warga masyarakat, para pemuda dapat ikut aktif dalam kegiatan karang taruna, remaja masjid, organisasi pemuda, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan organisasi kemasyarakatan yang lain.

Pada usia remaja sebagian besar pemuda menginginkan pengembangan jati diri dengan berbagai aktivitas sesuai dengan minat dan kemampuannya. Untuk mengembangkan kemampuan di bidang politik, generasi muda dapat menyalurkan bakat dan minatnya sebagai partisipan atau simpatisan partai-partai politik, dan organisasi kemasyarakatan yang memiliki potensi dan kapasitas di bidang politik, misalnya sebagai pengurus atau anggota organisasi pemuda. Sebagai aktivis sebuah organisasi, para pemuda akan banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan organisasi yang akan bermanfaat bagi pengembangan budaya politik partisipan.

2.4.4. Peran Serta Budaya Politik Partisipan dalam Pemerintahan Negara

Dalam negara demokrasi, setiap warga negara berhak menyampaikan aspirasinya untuk mendukung atau menolak kebijakan pemerintah. Semua warga negara memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk hak dan kewajiban di bidang politik.Generasi muda sebagai generasi penerus bangsa yang kelak akan menggantikan dan mengatur kehidupan politik negara dapat menerapkan budaya politik partisipan melalui pengalaman-pengalaman politik dalam kegiatan-kegiatan politik negara, misalnya menjadi anggota atau simpatisan partai politik, menyaksikan atau mengikuti debat politik antarelite politik melalui berbagai media, mengikuti kampanye pemilihan umum, memberikan suara dalam pemilihan umum untuk pemilihan bupati/walikota, anggota DPRD, DPR RI, dan presiden. Pada saatnya nanti, juga dapat mencalonkan diri sebagai ketua umum partai politik atau calon anggota lembaga legislatif maupun eksekutif. Generasi muda dapat secara kritis dan objektif menilai kebijakan-kebijakan pemerintah dengan memberi masukan, saran atau usul baik melalui tulisan di media massa, melalui lembaga legislatif, maupun melakukan unjuk rasa dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh undang-undang sesuai dengan nilai dan norma budaya masyarakat Indonesia.

2.5 Mahasiswa Sebagai Kelompok Budaya Politik Partisipan Ditengah    Perkembngan Teknologi

Tragedi Trisakti 12 mei 1998 merupakan salah satu aksi demonstrasi yang bertujuan untuk menurunkan jabatan presiden Soeharto berbuntut pertumpahan darah dengan adanya penembakan pada mahasiswa universitas Trisakti. Latar belakang tragedi tersebut adalah memburuknya ekonomi dan sulitnya kebebasan berpendapat di Indonesia pada saat itu. Siapakah yang menjadi aktor dari demonstrasi tersebut?Dari ilustrasi singkat diatas dapat kita ketahui yang menjadi aktor utama adalah mahasiswa kita yang sangat berperan dalam isu-isu besar di Indonesia.Kita sebagai generasi muda khususnya mahasiswa adalah termasuk golongan partisipan. Apa yang dimaksud budaya politik partisipan? Budaya politik partisipan merupakan budaya politik dimana masyarakat memiliki kesadaran bahwa mereka termasuk bagian dalam politik pemerintahan. Hal ini diwujudkan dengan mengeluarkan aspirasi-aspirasi mereka dalam wujud demonstrasi. Jadi mereka tidak hanya tinggal diam apabila terdapat isu-isu yang dianggap mereka merugikan bangsa. Orang-orang seperti merekalah yang dapat menyelamatkan bangsa ini dari keterpurukan seperti korupsi, kasus suap dan lain-lain.

Hampir semua mahasiswa perguruan tinggi negeri Indonesia pernah melakukan aksi tersebut. Entah isu-isu internal kampus atau isu-isu nasional.Isu internal itu sendiri dapat dicontohkan misalnya pada salah satu perguruan tinggi Indonesia menaikkan biaya uang gedung universitas mereka. Pasti mahasiswa yang biasa dimotori oleh BEM(Badan Eksekutif Mahasiswa) akan merespon hal tersebut. Disinilah peran mereka akan terlihat.Setelah lepas dari masa orde baru atau era pak Soeharto mahasiswa seperti kembali mendapatkan haknya untuk mengungkapkan pendapat setelah sekian lama hak tersebut menghilang.

Ada beberapa cara yang dilakukan mahasiswa untuk mengumpulkan masa untuk aksi demonstrasi. Seperti halnya melalui surat pos ataupun bertemu langsung. Pada saat itu orang yang memiliki HP adalah bukan orang biasa. Betapa sulitnya perjuangan mahasiswa untuk mengumpulkan masa, apalagi untuk mengembalikan hak berpendapat rakyat Indonesia yang sempat hilang pada orde baru.Pada era globalisasi saat ini dimana teknologi terus berlari dan sulit dihentikan perkembangannya, mungkin beberapa cara diatas sudah tidak dapat mendukung. Facebook, twitter dan jejaring sosial lainnya dapat menjadi solusi terbaik. Hal itu dikarenakan sekarang setiap kampus sudah memiliki akses internet yang memadai dimana setiap universitas sudah memiliki koneksi internet yang memadai.

 

 

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

.    Budaya politik adalah aspek politik dari nilai-nilai yang terdiri atas pengetahuan, adat istiadat, tahayul, dan mitos. Kesemuanya dikenal dan diakui oleh sebagian besar masyarakat. Budaya politik tersebut memberikan rasional untuk menolak atau menerima nilai-nilai dan norma lain. Budaya politik dapat dilihat dari aspek doktrin dan aspek generiknya. Yang pertama menekankan pada isi atau materi, seperti sosialisme, demokrasi, atau nasionalisme. Yang kedua (aspek generik) menganalisis bentuk, peranan, dan ciri-ciri budaya politik, seperti militan, utopis, terbuka, atau tertutup.Budaya politik partisipan adalah individu yang berorientasi terhadap struktur input dan proses dan terlibat didalamnya atau melihat dirinya sebagai potensial terlibat, mengartikulasikan tuntutan dan membuat keputusan.Budaya partisipan yaitu budaya dimana masyarakat sangat aktif dalam kehidupan politik, dan masyarakat yang bersangkutan sudah relatif maju baik sosial maupun ekonomi, tetapi masihbersifat pasif

.            Peran serta mahasiswa dalam budaya politik partisipan, tidak dapat muncul secara instan tetapi melalui proses yang panjang melalui sosialisasi sejak kanak-kanak, sampai dewasa bahkan sampai tua di lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam lingkungan keluarga,Peran serta mahasiswa dalam budaya politik partisipan dapat dilakukan dengan memahami dan menghormati kedudukan semua anggota keluarga. Misalnya, menghormati peran ayah sebagai kepala keluarga sesuai dengan kedudukan, kewenangan, fungsi dan tanggung jawabnya. Dalam Lingkungan kampus, dapat diwujudkan dengan partisipasi dalam kegiatan Organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa. Mahasiswa dapat memberikan masukan, usul, saran atau kritik yang membangun untuk kemajuan kegiatan BEM dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan program-program BEM di kampus masing-masing. Dalam lingkungan masyarakat, Mahasiswa atau generasi muda dapat ikut aktif dalam kegiatan karang taruna, remaja masjid, organisasi pemuda, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan organisasi kemasyarakatan yang lain. Dalam lingkungan pemerintahan Negara, dapat menerapkan budaya politik partisipan melalui pengalaman-pengalaman politik dalam kegiatan-kegiatan politik negara, misalnya menjadi anggota atau simpatisan partai politik, menyaksikan atau mengikuti debat politik antar elite politik melalui berbagai media, mengikuti kampanye pemilihan umum, memberikan suara dalam pemilihan umum untuk pemilihan bupati/walikota, anggota DPRD, DPR RI, dan presiden

 

3.2 Saran

Dalam berpolitik sebaikya dilakukan menurut kaidah-kaidah dan aturan-aturan yang sesuai agar tercipta integrasi nasional. Karena bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama, dan budaya, menyebabkan mudah terjadi selisih paham dalam berpolitik. Oleh karena itu peran mahasiswa sangat diharapkan demi terwujudnya budaya politik yang partisipan.

Mahasiswa tidak boleh apatis, mahasiswa harus aktif mengikuti perkembangan politik bangsa ini dan ikut memberikan penerangan atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai cara berpolitik yang baik dan benar.

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

http://politik.kompasiana.com/2011/08/16/pentingnya-peran-mahasiswa-dalam-mewujudkan-perubahan-bangsa/

http://studibudaya.wordpress.com/2011/04/01/kekerasan-dan-budaya-kekerasan/

 

http://www.suarapembaruan.com/home/budaya-kekerasan-dipelihara-dan-dibiarkan-secara-turun-temurun/11537

http://pti.sebelas.net/2011/05/12/mahasiswa-sebagai-kelompok-partisipan-ditengah-perkembangan-teknologi/

 

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s